KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DILAUT SECARA TRADISIONAL OLEH PARA NELAYAN DI KELURAHAN KOLO KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA

Abstract

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Tradisional Oleh Para Nelayan di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Bagaimana penyelesaian sengketa Perjanjian Bagi Hasil, dan Bagaimana Perlindumgan Hukum Bagi Nelayan Dalam Perjanjian Bagi Hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kegiatan penangkapan ikan secara tradisional oleh para nelayan di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, serta menganalisis penyelesaian sengketa yang timbul dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nelayan dan pemilik kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, yang didasarkan pada asas kepercayaan dan tradisi lokal. Sistem bagi hasil yang umum digunakan adalah sistem "paron", yaitu pembagian 50:50 setelah dikurangi biaya operasional. Meskipun mencerminkan nilai kekeluargaan, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sengketa yang terjadi, seperti ketidaksepakatan dalam pembagian hasil atau nelayan berpindah kepemilik kapal lain secara diam-diam, umumnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga hukum formal. Selain itu, perlindungan hukum terhadap nelayan dalam aspek keselamatan, kesejahteraan, dan jaminan sosial belum terpenuhi secara memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus mengenai perjanjian bagi hasil perikanan yang adil dan tertulis agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi nelayan serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.