Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya

Abstract

Indonesia merupakan negara transit bagi pencari suaka asing, termasuk Rohingya yang berdampak pada sosial, salah satunya perkawinan antara Pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju ke negara ketiga seperti Australia, Malaysia dan sebagainnya. Perkawinan tersebut banyak mengundang problematic karena tidak memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis legalitas perkawinan antara WNI dengan pengungs Rohingya dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan WNI dengan pengungsi Rohingya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya menghadapi kendala dalam pencatatan perkawinan karena pengungsi tidak memunuhi syarat tempat tinggal tetap sesuai dengan Pasal 12 PP Nomor 9 tahun 1975. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak dicatatkan, meskipun sah menurut hukum agama. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan jaminan kewarganegaraan kepada anak dari perkawinan antara WNI dengan Pengungsi Rohingya. Perlindungan hukum terhadap anak memerlukan perhatian khusus untuk memastikan hak – hak terpenuhi. Perkawinan antara WNI dan pengungsi Rohingya memiliki implikasi hukum yang komplek, terutama terkait dengan status perkawinan dan hak anak.