(untitled) (Private Law, 2025)
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan perjanjian sewa menyewa ruko dan perlindungan hukum yang dilakukan hakim. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan pengaturan perjanjian sewa menyewa ruko dalam KUHPerdata masih belum berkepastian hukum untuk melindungi kepentingan kedua pihak, sehingga dalam praktik masih berdasarkan penafsiran atau interpretasi pihak itu sendiri. Adapun pengaturan dalam perjanjian properti terkait klausul hak dan kewajiban, klausul jangka waktu sewa, dan klausul harga sewa. Sementara, perlindungan hukum oleh hakim dengan memberikan jaminan perlindungan dari pemerintah, kesetaraan dan kepastian hukum, hak kedua pihak terpenuhi serta sanksi bagi pelanggar. Sebaiknya sebelum menandatangani suatu perjanjian kedua pihak harus membaca dan memahami isi dari perjanjian agar tidak ada hak dan kewajiban yang dilanggar. Selain itu, solusi hukum dengan membuat addendum. Serta pemilik ruko harus memahami subjek hukum atas sewa ruko, sehingga tidak berpotensi error in persona.