(untitled) (Private Law, 2025)
Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menyimpan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam hal pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penolakan gugatan harta gono-gini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps. Dalam perkara tersebut, gugatan harta bersama ditolak karena objek sengketa berupa tanah dan bangunan hanya dapat dimiliki oleh WNI menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, tidak adanya perjanjian pisah harta antara pihak-pihak dalam perkawinan menyebabkan status harta menjadi tidak jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menyoroti ketegangan antara kepastian hukum agraria dan keadilan substantif dalam hukum keluarga. Temuan menunjukkan bahwa WNI dalam perkawinan campuran berisiko kehilangan pengakuan hukum atas kontribusi terhadap harta bersama jika tidak didukung oleh dokumen legal formal. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi regulasi serta edukasi hukum kepada pasangan campuran sebagai bentuk perlindungan preventif.