Pembentukan Anak Perusahaan Daerah Oleh Perusahaan Yang Belum Berstatus Badan Usaha Milik Daerah
DOI:
https://doi.org/10.29303/jm3mfe39Keywords:
perusahaan daerah, badan usaha milik daerahAbstract
PT Yekape Surabaya, yang sahamnya dimiliki 100% oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui hibah pada tahun 2022, ditugaskan untuk mendirikan anak perusahaan PT Surya Kreasi Pangan di bidang logistik pangan pada Juli 2024, padahal status BUMD baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada 1 Agustus 2025. Permasalahan muncul terkait kewenangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang saham mayoritas dalam menugaskan PT Yekape untuk mendirikan anak perusahaan, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pendirian anak perusahaan yang induk perusahaannya belum memperoleh legalitas status sebagai BUMD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan penugasan dan mengkaji ketentuan hukum yang tepat dalam pendirian anak perusahaan tersebut. Penelitian menggunakan metode legal research dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan literatur relevan. Landasan teori meliputi konsep BUMD, prinsip separate legal entity perseroan terbatas, teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan penugasan Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki dasar kewenangan yang sah karena PT Yekape belum berstatus BUMD saat penugasan diberikan, sehingga seharusnya batal demi hukum namun tetap dianggap sah berdasarkan asas presumptio justae causa. Pendirian anak perusahaan yang induk perusahaannya belum memperoleh status BUMD tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan ketentuan khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017.
References
Airlangga Center for Legal Drafting & Professional Development. Naskah Akademik Pembentukan Perseroan Daerah PT Yekape. Surabaya: Airlangga Center for Legal Drafting & Professional Development, 2025. https://jdih.surabaya.go.id/monografi/49.
Al Arif, Mohammad Nur Rianto. “Dampak Perubahan Status Kementerian BUMN Jadi Setingkat Badan.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, October 2, 2025. https://uinjkt.ac.id/id/dampak-perubahan-status-kementerian-bumn-jadi-setingkat-badan.
Ansari, Muhammad Insa. “Penugasan Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Korporasi.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (2017): Article 6. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a7.
DPRD Kota Surabaya. “DPRD dan Pemkot Surabaya Sepakati Perubahan Status PD Pasar Surya.” DPRD Kota Surabaya, November 20, 2025. https://dprd.surabaya.go.id/index.php/detail-berita/dprd-dan-pemkot-surabaya-sepakati-perubahan-status-pd-pasar-surya.
Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, J. B. J. M. ten Berge, P. J. J. van Buuren, and F. A. M. Stroink. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law. Cet. 10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Ed. 1, cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Harto, Ambrosius. “Kejati Jatim Terbitkan SP3 Kasus Yayasan Kas Pembangunan.” Kompas, 2021. https://www.kompas.id/artikel/kejati-jatim-terbitkan-sp3-kasus-yayasan-kas-pembangunan.
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Hukumonline. “Single Purpose Business dalam KBLI.” Hukumonline, July 9, 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/single-purpose-business-dalam-kbli-lt686dfdcc1217d/.
Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969.
Indonesia. Peraturan Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu.
Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 9.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Indrasari, Yulia. “Sejarah Kebun Binatang Surabaya KBS, Ikon Kota Pahlawan.” RRI.co.id, February 25, 2024. https://rri.co.id/wisata/569459/sejarah-kebun-binatang-surabaya-kbs-ikon-kota-pahlawan.
Kandiyas, Yusticia Ardi, Ermanto Fahamsyah, and Aan Efendi. “Prinsip Hukum Perseroan Terbatas pada Perusahaan Perseroan Daerah.” Jurnal Syntax Admiration 4, no. 7 (2023): 913–927. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i6.652.
Khotimah, Khusnul, Arief Rahman, and Shinta Andriyani. “Tanggung Jawab Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Data Perjanjian Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris: Studi Kasus Kantor Notaris di Kota Mataram.” Jurnal Private Law 3, no. 2 (2023): 470–479. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2610.
Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 1.
Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 2.
Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama melalui Pengalihan Saham dari PT Surya Karsa Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2.
Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6.
Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 6, Noreg 189-6/2022.
Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Yekape Surabaya. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 6.
Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19.
Kota Surabaya. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 38.
Kota Surabaya. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67.
Kota Surabaya. Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/178/436.2/2024 tentang Penugasan kepada PT Yekape Surabaya.
Kota Surabaya. Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor 500.1.2.1/14349/436.7.9/2024 tentang Penugasan Pembentukan Anak Perusahaan.
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP). Slide Restatement TUN: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016. https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Slide-Restatement-TUN.pdf.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi, cet. 15. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
Pemerintah Hindia Belanda. Staatsblad 1927 Nomor 419 tentang Indonesische Bedrijvenwet. 1927.
Permani, Anggi Widya. “Dugaan Korupsi, Kejati Jatim Blokir Rekening Milik YKP dan PT Yekape.” Suara Surabaya, June 14, 2019. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Dugaan-Korupsi-Kejati-Jatim-Blokir-Rekening-Milik-YKP-dan-PT-Yekape/.
Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Prasetya, Rudhi. Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Prolegal. “Single Purpose dan Limited Purpose pada OSS, Apa Bedanya?” Prolegal, January 24, 2025. https://prolegal.id/single-purpose-dan-limited-purpose-pada-oss-apa-bedanya/.
Rahman, Rafika Izzatur. “Legalitas Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Badan Usaha Milik Daerah Berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang Berasal dari Hibah Saham.” Tesis, Universitas Airlangga, 2024.
Razikin. “Pembentukan Holding Company Perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada PT Mining Industry Indonesia (Mind ID).” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 13, no. 2 (2024): 177–189. https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.315.
Romadhan, Rizal Choirul. “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk.” Media Iuris 4, no. 1 (2021): 73–90. https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.23669.
Sarungu, Gabriella Tiku. “Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI pada Akta Pendirian PT bagi Notaris dan Pelaku Usaha.” UNES Law Review 6, no. 3 (2024): 9033–9044. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1812.
Sekretariat Jenderal DPR RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021. https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-106.pdf.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Peningkatan Perekonomian Daerah.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, February 12, 2022. https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/.
Simanjuntak, Cornelius, and Natalie Mulia. Organ Perseroan Terbatas. Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. Seri Hukum Dagang: Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1997.
Suara Surabaya. “Kejati Jatim Tetapkan Status SP3 Perkara Korupsi YKP Surabaya.” Suara Surabaya, January 30, 2021. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kejati-jatim-tetapkan-status-sp3-perkara-korupsi-ykp-surabaya/.
Sudjatmoko, Emanuel. Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
“Untuk Apa PT Surya Kreasi Pangan Ada?” ANTARA News Mataram, December 3, 2025. https://mataram.antaranews.com/berita/510837/untuk-apa-pt-surya-kreasi-pangan-ada.
“Selayang Pandang.” Pasar Surya Surabaya. Accessed June 16, 2026. https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/selayang-pandang/.
