Jurnal Diskresi merupakan media open access setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
PENGARUH PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI LUAR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH (Studi di Kota Mataram)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh penggunaan plat nomor kendaraan bermotor pribadi luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Mataram selama periode 2022–2024 serta mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor dengan plat luar daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor pribadi dengan plat luar daerah berpengaruh secara implisit terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Mataram karena memanfaatkan infrastruktur daerah tanpa diimbangi kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga tidak tercatat sebagai objek pajak daerah. Kondisi ini mengurangi potensi penerimaan pajak dan menimbulkan ketidakadilan fiskal. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah meliputi ketiadaan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai pemberian sanksi terhadap kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah, keterbatasan data jangka waktu operasional kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah, rendahnya efektivitas Operasi Gabungan (Opgab), serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah. Upaya yang dilakukan melalui Operasi Gabungan (Opgab), sosialisasi mengenai regulasi pajak daerah, serta memberikan keringanan dan pembebasan pajak bagi pemilik objek kendaraan bermotor plat luar daerah yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Copyright (c) 2026 Kharisma Rinjani Putri, AD. Basniwati, Johannes Johny Koynja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP PENAFSIRAN PASAL 47 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU TNI DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945
Reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca 1998 menegaskan kembali prinsip supremasi sipil dan pembatasan peran militer sebagai alat pertahanan negara melalui penghapusan Dwifungsi ABRI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI terhadap prinsip konstitusional UUD NRI 1945, khususnya terkait hubungan sipil-militer. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filosofis, serta dianalisis menggunakan teori Philip Bobbitt melalui enam modalitas penafsiran konstitusi, yaitu tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas kewenangan militer dan sipil, menimbulkan konflik kepentingan, serta melemahkan prinsip supremasi sipil dan negara hukum. Secara historis dan doktrinal, ketentuan tersebut tidak sejalan dengan semangat Reformasi 1998, sedangkan secara struktural dan prudensial dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan serta profesionalisme birokrasi sipil. Dari perspektif etis, norma tersebut juga dinilai kurang selaras dengan nilai konstitusional berupa pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas demokratis. Dengan demikian, pengaturan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil dalam UUD NRI 1945.
Copyright (c) 2026 Azhari Asrorrudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah kota mataram dalam penertiban pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah kota mataram dalam upaya penertiban pedagang kaki lima lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menertibkan PKL berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 sudah berjalan efektif melalui: pembentukan dan penegakan peraturan, pemberdayaan ekonomi, optimalisasi penataan ruang, sosialisasi peraturan, penyediaan tempat berjualan yang layak, serta monitoring dan pengawasan berkelanjutan. Adapun Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Mataram Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima ada dua yaitu kendala internal (perencanaan tata ruang yang belum optimal, keterbatasan anggaran, regulasi zonasi yang tidak jelas, belum ada rencana relokasi menyeluruh, serta kurangnya sosialisasi) dan kendala eksternal (kurangnya kesadaran dan kepatuhan PKL, resistensi, faktor sosial ekonomi dan budaya, serta intervensi pihak tertentu). Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Mataram untuk merekonstruksi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Mataram juga diharapkan untuk mengoptimalkan koordinasi antar instansi agar masing-masing instansi bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Copyright (c) 2026 Bq. Laelatul Fitri, Rusnan, AD. Basniwati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN, DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DESA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (PMK Nomor 81 Tahun 2025) serta menguji kesesuaiannya dengan asas rekognisi, subsidiaritas, kemandirian, dan partisipasi yang termuat dalam UU Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. PMK Nomor 81 Tahun 2025 mengatur pengelolaan Dana Desa melalui tujuh tahapan yang bersifat terpusat dan berbasis digital, namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai otonomi desa karena kewajiban pembentukan koperasi diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman kondisi antardesa, pengambilan keputusan bergeser dari tingkat desa ke pemerintah pusat, serta Musyawarah Desa tereduksi menjadi forum legitimasi formal. Kondisi ini melahirkan fenomena otonomi desa semu yang menghambat terwujudnya desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri.
Copyright (c) 2026 I Wayan Bratha Permana Putra, Rusnan, Iskandar Sukmana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Munculnya PPPK paruh waktu adalah merupakan amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal itu menyatakan bahwa penataan pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintahan wajib diselesaikan paling lambat desember 2024. Maka dari itu pemerintah melakukan seleksi PPPK tahun 2024, untuk menata tenaga non ASN, lalu muncul permasalahan terkait dengan PPPK paruh waktu adalah ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum mereka dalam sistem kepegawaian. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum PPPK paruh waktu sebagai bagian dari ASN dan perlindungan hak dan kewajibannya, seperti upah, jaminan sosial, serta disparitas dengan PNS/PPPK penuh waktu akibat minim regulasi turunan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan PPPK paruh waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2023? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PPPK paruh waktu? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah Kedudukan hukum PPPK paruh waktu di dalam sistem kepegawaian nasional adalah merupakan sebagai bagian dari ASN. PPPK paruh waktu memiliki status ASN secara hukum, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja paruh waktu. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan hukum PPPK paruh waktu. Perlindungan hukum Perlindungan hukum PPPK paruh waktu masih belum optimal, karena perlindungan hukum tidak dijelaskan secara rinci di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Belum ada regulasi yang mengatur secara lebih rinci mengenai jaminan sosial PPPK paruh waktu. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan di antara sesama aparatur negara yang sama-sama berkontribusi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Copyright (c) 2026 Arie Rahmatullah, Rusnan, Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBDES DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Darmasari, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, serta mengidentifikasi hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPD telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai peraturan, yang terlihat dari keterlibatannya dalam seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman anggota BPD, keterbatasan anggaran operasional, adanya hubungan kekeluargaan yang mempengaruhi objektivitas, serta lambatnya tindak lanjut pemerintah desa terhadap rekomendasi BPD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalitas BPD agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Copyright (c) 2026 Lalu Restu Tahta Negara, AD. Basniwati, Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebebasan dan batasan kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD NRI 1945, namun dapat dibatasi oleh hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi praktiknya menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital. UU ITE mengatur aktivitas digital sekaligus membatasi ekspresi tertentu. Pembatasan harus proporsional, berdasarkan asas legalitas, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi digital nasional.
Copyright (c) 2026 Gilang Dwie Ajdi Nugroho Yatsal Hakim, RR. Cahyowati, Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN SELAPARANG TV SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (Studi di Kabupaten Lombok Timur)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan Selaparang TV sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), serta mengkaji hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika, Dewan Pengawas, serta manajemen Selaparang TV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan Pemerintah Daerah Lombok Timur bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang melalui Bupati, Dewan Pengawas, dan Diskominfo, mencakup pengawasan administratif, teknis, dan substantif isi siaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, perkembangan teknologi digital, serta potensi intervensi kepentingan politik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi dengan KPID NTB, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan yang efektif guna menjaga independensi dan akuntabilitas LPPL sebagai media pelayanan publik daerah.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang TV
Copyright (c) 2026 Gadis Ariva Fitrirayani, M. Saleh, Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar pengajuan permohonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan: Undang-undang, Kasus, dan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dasar pengajuan permohonan didasarkan pada dugaan pelanggaran asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, serta adanya praktik nepotisme dan abuse of power yang didalilkan sebagai pelanggaran TSM. 2) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menolak seluruh permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya pelanggaran TSM yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara, meskipun terdapat dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi yang menyatakan bahwa dalil politisasi bansos terbukti.
Copyright (c) 2026 Muhammad Rozi Saputra, Chrisdianto Eko Purnomo, Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DASAR HUKUM PENGGUNAAN BENDERA ONE PIECE SEBAGAI SIMBOL PROTES POLITIK DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik serta menelaah sejauh mana penggunaan bendera One Piece sebagai simbol protes politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum di Indonesia terkait pengibaran atribut dalam aksi politik pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik jenis simbol atau atribut yang diperbolehkan maupun dilarang, melainkan menitikberatkan pada cara pelaksanaan dan dampaknya. Dengan demikian, pengibaran atribut dalam aksi politik pada prinsipnya diperbolehkan, dan hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila terbukti secara nyata melanggar ketentuan hukum atau mengganggu ketertiban umum, bukan semata karena makna simboliknya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada prinsipnya melindungi kehormatan Bendera Merah Putih, namun tidak secara eksplisit melarang pengibaran simbol non-negara. Oleh karena itu, pengibaran bendera One Piece tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, kecuali dilakukan dengan cara dan maksud yang merendahkan kehormatan simbol negara atau mengganggu ketertiban umum.
Copyright (c) 2026 Jauzjani Novansyah, Galang Asmara, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN OPSEN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Kota Mataram)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan opsen pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram selama periode 2025 serta menemukan kendala dan upaya yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan penerapan opsen pajak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram secara signifikan. Kendala yang dihadapi meliputi ketergantungan Pemerintah Kota pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui pendataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor, rekonsiliasi penerimaan opsen pajak, serta melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor melalui Operasi Gabungan (Opgab) bersama Pemerintah Provinsi. Disimpulkan bahwa penerapan opsen pajak cukup optimal. Disarankan peningkatan koordinasi antar pemerintah serta optimalisasi kepatuhan wajib pajak.
Copyright (c) 2026 Syalwa Dwi Agustin, Rusnan, Sarkawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGELOLAAN DANA POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
Penelitian dengan judul Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Pengelolaan Dana Pokok-Pokok Pikiran dalam Sistem Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran dan landasan kewenangan DPRD dalam pengajuan pokok-pokok pikiran ditinjau dari prinsip otonomi daerah, serta untuk mengkaji bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban DPRD kepada konstituennya terkait pokok-pokok pikiran yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan instrumen representatif yang lahir dari fungsi anggaran dan fungsi representasi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Secara yuridis, keberadaannya dapat dibenarkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai batas kewenangan DPRD dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan dana pokok-pokok pikiran menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menyebabkan pelampauan kewenangan dan tumpang tindih fungsi dengan eksekutif daerah. Pertanggungjawaban DPRD atas pokok-pokok pikiran bersifat moral dan politis kepada konstituen serta kelembagaan dalam kerangka fungsi pengawasan dan penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan DPRD guna menjamin prinsip check and balances serta terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel.
Copyright (c) 2026 Aljibran, Kaharudin, Rachman Maulana Kafrawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP BUMDES DI DESA AIK BUKAQ
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Desa dan BPD terhadap BUMDes yang terdapat di Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang terdiri dari pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Kepala Desa dan BPD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yakni laporan pengurus yang tidak sesuai dengan data lapangan yang kemudian menjadi salah satu faktor vakumnya BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq.
Copyright (c) 2026 Dhanu Fanreza, Galang Asmara, Rachman Maulana Kafrawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNG SARI, KABUPATEN LOMBOK BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, serta menilai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaannya. Fokus kajian diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai indikator utama tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tata kelola BUMDes di Desa Jatisela telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan akses informasi publik. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes masih rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola serta belum optimalnya pendampingan dari pemerintah desa dan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola BUMDes memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, dan perluasan partisipasi masyarakat agar BUMDes dapat berfungsi secara efektif, berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat
Copyright (c) 2026 Sania Nurcewy, Sarkawi, Rachman Maulana Kafrawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERIODE 2020-2025
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020-2025 dan faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode 2020-2025 telah dijalankan secara optimal melalui mekanisme tahapan pembentukan peraturan daerah yang terpadu dan sistematis sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Namun, pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh faktor penghambat yang dihadapi berupa tata tertib, partai pokitik, tenaga ahli, sumber daya manusia, dan tahapan yang lama. Oleh karenanya diperlukan penguatan peran tenaga ahli perancang hukum serta perlunya pembenahan mekanisme rekrutmen politik melalui syarat kualifikasi Pendidikan minimal strata satu (S1), masa kaderisasi minimal 5 tahun, dan kewajiban untuk mengikuti “sekolah legiaslasi” guna menciptakan kemandirian institusi yang berkualitas.
Copyright (c) 2026 Yumni Laeli Wahdati, AD. Basniwati, Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (STUDI DI DESA SENGKERANG, KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
Penelitian ini berjudul “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah)” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang serta mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Sengkerang pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, namun dalam implementasinya masih ditemukan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2) Mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya transparansi, serta adanya faktor kepentingan tertentu yang memengaruhi independensi pengawasan.
Copyright (c) 2026 M. Jayang Rane, Ida Surya, Agung Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEWENANGAN DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA UMUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan bahan penunjang berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi, antara lain belum jelasnya pengaturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai penggunaan sepeda listrik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
Copyright (c) 2026 I Ketut Surya Gading Jaya Wangsa, M. Saleh, Agung Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan bentuk perlindungan dan kepastian hukum aparatur sipil negara sebagai whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi menurut undang-undang aparatur sipil negara nomor 20 tahun 2023 serta implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga peneltian doktrinal dan penelitian pustaka atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (Stute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approachh), yang melibatkan pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan judul termasuk undang-undang nomo 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, sedangkan data sekunder dan tersier diambil dari studi kepustakaan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan pasal 21 undang-undang aparatur sipil negara memberi hak bantuan hukum bagi aparatur sipil negara sebagai salah satu bentuk penghargaan, namun belum mengatur perlindungan khusus bagi pelapor. Pasal 24 menegaskan kewajiban umum Aparatur Sipil Negara (loyalitas, netralitas, dan sebagainya.) tanpa kewajiban melaporkan korupsi. Kasus Togap Marpaung (mantan pejabat BAPETEN) mengilustrasikan minimnya perlindungan: setelah melapor dugaan korupsi, karirnya terhambat dan pelaporannya ke KASN/pihak berwenang tidak ditindaklanjuti. Disimpulkan perlu penguatan payung hukum, misalnya ketentuan eksplisit melindungi aparatur sipil negara whistleblower, serta peningkatan mekanisme implementasi.
Copyright (c) 2026 Baiq Mila Salida Baiq Mila Salida, Ida Surya, Agung Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
POLITIK HUKUM PEMBATASAN MASA JABATAN LEMBAGA INDEPENDEN OMBUDSMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara independen yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi. Independensi Ombudsman diperlukan agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan. Namun, dalam perspektif negara hukum, independensi tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dibatasi melalui mekanisme hukum, salah satunya pembatasan masa jabatan. Bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan masa jabatan Lembaga Independen Ombudsman serta mengkaji politik hukum yang melandasi pengaturan tersebut dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Ombudsman merupakan instrumen pengendalian kekuasaan yang penting untuk mencegah pemusatan kewenangan, menjaga independensi yang akuntabel, serta mendorong regenerasi kepemimpinan dalam lembaga independen. Dalam perspektif negara hukum, politik hukum pembatasan masa jabatan Ombudsman mencerminkan penerapan prinsip supremasi konstitusi, asas checks and balances, serta demokrasi substantif. Pembatasan masa jabatan Ombudsman menjadi satu periode selama tujuh tahun tanpa dapat dipilih kembali merupakan model politik hukum yang ideal untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, sekaligus memperkuat independensi, profesionalitas, serta akuntabilitas lembaga dalam mengawasi pelayanan publik sesuai prinsip negara hukum demokratis.
Copyright (c) 2026 Az Zumar Azra, Galang Asmara https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA MATARAM DALAM PERKARA NOMOR18/G/2023/PTUN.Mtr
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh tidak adanya mekanisme eksekusi yang bersifat memaksa, lemahnya penerapan sanksi terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum aparat pemerintahan. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam prosedur pelaksanaan putusan yang menyebabkan pelaksanaannya bergantung pada itikad baik pejabat yang bersangkutan. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan meliputi belum adanya regulasi yang tegas mengenai mekanisme eksekusi, tidak optimalnya sistem pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.
Copyright (c) 2026 Miftah Ramdhani, Kaharudin, Sarkawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUUXXII/2024 TERHADAP LEGITIMASI KEPALA DAERAH DALAM MASA TRANSISI PEMILU
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda hingga dua setengah tahun, sehingga menimbulkan masa transisi pemerintahan daerah yang relatif panjang. Kondisi tersebut menyebabkan jabatan kepala daerah diisi oleh Penjabat Kepala Daerah dalam waktu yang tidak singkat dan memunculkan persoalan legitimasi demokratis, stabilitas pemerintahan daerah, serta efektivitas otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan dan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta mengkaji implikasinya terhadap legitimasi kepala daerah pada masa transisi pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penetapan dan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah sebelum Putusan MK bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Namun, mekanisme penunjukan tanpa proses elektoral langsung hanya menghasilkan legitimasi legal-formal yang berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem penunjukan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta penataan ulang jadwal pemilu guna meminimalkan kebutuhan pengisian jabatan oleh penjabat, sehingga legitimasi pemerintahan daerah tetap terjaga sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.
Copyright (c) 2026 M. Hulbayan, Rusnan, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DAMPAK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATURSIPIL NEGARA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, serta dampak yuridis prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunnakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penugasan prajurit TNI ke dalam jabatan ASN dengan menekankan prinsip kebutuhan organisasi dan sistem merit. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai batasan jabatan, mekanisme seleksi, status kepegawaian, serta pola karier prajurit TNI dalam struktur ASN. Secara yuridis, prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN dinilai sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, penegasan mekanisme alih status berbasis sistem merit, serta penguatan pengawasan dan pembinaan kompetensi guna menjamin profesionalisme ASN dan keberlanjutan reformasi birokrasi.
Copyright (c) 2026 Triyas Amalia Putri Ashari, Ida Surya, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL TERHADAP MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXXII/2024 terhadap pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis. Hasil penelitian menunjukan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu lokal, seperti beban kerja penyelenggara yang berlebihan, pragmatisme partai politik, terpinggirkannya isu lokal, kejenuhan pemilih, serta keletihan institusional. Namun hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis terkait pengaturan dan kepastian hukum masa jabatan DPRD akibat adanya jeda waktu yang di tentukan MK dalam putusannya, bahwa pemilu lokal dilaksanakan 2 (dua) atau paling lama 2,5 (dua setengah) tahun setelah pemilu nasional.
Copyright (c) 2026 Shelly Melsyan Silva, Galang Asmara, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMBATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIANABOLISI DAN AMNESTI
Penelitian ini ditujukan untuk meninjau secara historis perihal regulasi abolisi dan amnesti terkait dengan syarat, mekanisme, serta batasan normatif dan pembatasan ideal. Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketiadaan limitasi normatif yang memadai dalm pemberian abolisi dan amnesti. Ketiadaan norma yang dimaksud berimplikasi pada terbukanya ruang penafsiran yang tidak memiliki parameter, khususnya istilah kepentingan negara yang tidak terdefinisi secara normatif. Keadaan ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalagunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang ditopang oleh tiga pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kajian historis menunjukkan siklus yang berulang, dimana setiap konstitusi mengakomodasi perihal abolisi dan amnesti tanpa parameter yang memadai. Kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti mengalami pasang surut sesuai dengan domain konstitusi yang ada. Pada konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang Undang Dasar Sementara 1950, kewenagan Presiden terdegradasi oleh sistem parlementer. Pada fase UUD 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang kendali penuh terhadap pemberian abolisi dan amnesti, kemudian pasca amandemen ketiga konstitusi meletakkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga konsultatif bagi Presiden. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan regulasi yang komprehensif adalah keniscayaan, termasuk pemberian limitasi dan kualifikasi perkara tertentu yang tidak dapat diberikan abolisi dan amnesti, integrasi hak asasi manusia sebagai pendamping kepentingan negara, dan yang paling krusial adalah diakomodasinya mekanisme korektif terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan Presiden terkait abolisi dan amnesti.
Copyright (c) 2026 F. Habil Al Gurabha, Chrisdianto Eko Purnomo, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA KOTAMATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah serta alasan terjadinya perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua regulasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Mataram mengatur sanksi secara lebih rinci dan tegas, baik terkait bentuk sanksi maupun besaran denda, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta memudahkan masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran. Sebaliknya, Perda Kabupaten Lombok Tengah mengatur sanksi secara lebih umum dengan merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tanpa merumuskan batasan denda maupun mekanisme pelaksanaannya. Pilihan regulasi ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas agar perubahan teknis dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati tanpa harus mengubah peraturan daerah yang memerlukan anggaran besar. Namun, pendekatan ini menyebabkan munculnya kekaburan norma, keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, serta berpotensi menurunkan efektivitas penegakan. Alasan perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua Perda dipengaruhi oleh karakteristik daerah, perbedaan kebijakan pemerintah daerah, pertimbangan anggaran, komitmen kelembagaan, serta mekanisme penyusunan peraturan daerah. Kota Mataram memilih pengaturan rinci untuk memperkuat ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Lombok Tengah memilih model regulasi fleksibel yang sepenuhnya bergantung pada pengaturan turunan. Kedua model menunjukkan perbedaan kualitas regulasi berdasarkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah.
Copyright (c) 2026 Bagaswaras Pramudaryono, RR. Cahyowati, Haeruman Jayadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN NETRALITAS PERANGKATDESA PADA PEMILIHAN UMUM 2024
Penelitian ini mengkaji pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kopang melalui pendekatan empiris berdasarkan observasi lapangan, wawancara, serta analisis laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pelanggaran faktual berupa kehadiran perangkat desa dalam kampanye terbuka, penggunaan fasilitas dan kendaraan dinas untuk aktivitas politik, serta penyebaran dukungan politik melalui media sosial. Pelanggaran tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa rekomendasi klarifikasi, tindakan administratif, dan potensi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa upaya penanganan pelanggaran telah dilakukan melalui peningkatan intensitas patroli pengawasan, sosialisasi regulasi netralitas kepada perangkat desa, serta koordinasi Panwaslu dengan pemerintah kecamatan dan desa. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh faktor relasi sosial, rendahnya pemahaman normatif perangkat desa, dan terbatasnya sumber daya pengawasan.
Copyright (c) 2026 Maesagagasandu, Chrisdianto Eko Purnomo, M. Saleh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MATARAMDALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHYANG BAIK DI ERA DIGITAL
Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di era digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat berperan menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Transformasi digital melalui penerapan SPBE mendorong penggunaan aplikasi seperti SAPA Inspektur, e-SmartBook, dan sistem pengaduan elektronik untuk mendukung pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berbasis digital yang meningkatkan efisiensi, mempercepat tindak lanjut rekomendasi, dan memperkuat akuntabilitas. Pengawasan juga lebih menekankan pada pembinaan dan pencegahan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, perbedaan literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Secara umum, pengawasan digital telah mendukung penerapan prinsip good governance, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas dan sarana pendukung.
Copyright (c) 2026 Muhamad Haekal, AD Basniati, Rahmadani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN (STUDI TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TANJUNG)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Tanjung, Sekretaris Desa Medana, dan Kepala Desa Sokong, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen perencanaan desa. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dampak kebijakan efisiensi terhadap pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak selalu berimplikasi pada penurunan nominal ADD, melainkan pada perubahan struktur dan prioritas penggunaannya. Kebijakan efisiensi menyebabkan penyempitan fleksibilitas anggaran, pengalihan dan penundaan beberapa program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat, serta terbatasnya ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Kendala utama yang dihadapi desa adalah keterbatasan ruang fiskal dan keharusan melakukan penyesuaian perencanaan dalam sistem keuangan pemerintahan berjenjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap ADD bersifat struktural dan memengaruhi pola pengelolaan serta pengambilan keputusan anggaran di tingkat desa.
Copyright (c) 2026 Reza Mita Saputra, Haeruman Jayadi, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGHARMONISASIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya pengharmonisasian Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengharmonisasiannya. Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya konflik norma, baik secara vertikal maupun horizontal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharmonisasian Peraturan Desa diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keselarasan norma. Mekanisme pengharmonisasian dilakukan melalui tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dengan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Copyright (c) 2026 Ulfa Sephira Milana, Haeruman Jayadi, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Lombok Barat melalui kerja sama dengan PDAM dan PLN berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi retribusi ke dalam tagihan air dan listrik masyarakat dinilai efektif dan efisien. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan layanan, serta lemahnya pengawasan dan administrasi. Diperlukan peningkatan koordinasi, digitalisasi administrasi, dan pengawasan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright (c) 2026 Dodik Jayaprana, Rusnan, Khairul Umam, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0