Jurnal Diskresi
type: channel
description: Jurnal Diskresi merupakan media open access setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
publisher: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
language: en
publication name: Jurnal Diskresi
issn: 2827-7805
items: UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA
items: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA)
items: PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
items: EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN
items: PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MATARAM
items: KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
items: PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)
items: KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)
items: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL ACTIVISM
items: KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
items: ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM
items: PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
items: PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk)
items: PENCALONAN ANGGOTA PEREMPUAN DAN PEROLEHAN KURSI DI DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
items: PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu)
items: PERS MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
items: Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat
items: Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Di Kecamatan Sambelia)
items: Pemanfaatan Garis Sempadan Sungai oleh Masyarakat di Sepanjang Aliran Sungai Ancar Wilayah Kota Mataram
items: Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut Hukum Positif
items: Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pengaturan Otonomi Daerah menurut Sistem Ketatanegaraan
items: Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat ( Suatu Kajian Filosofis)
items: Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
items: Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/Puu-XVIII/2020 Ditinjau dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik
items: Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dalam Mengawasi Penyelenggaraan Program PTSL dalam Mencegah Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik
items: Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Media Sosial menurut Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pemilu Tahun 2024)
items: Peran DPRD Provinsi NTB dalam Menanggapi serta Melaksanakan Aspirasi dan Partipasi Masyarakat
items: Penyalahgunaan Visa On Arrival (VoA) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram)
items: Implementasi Peran Fungsi Pengawasan DPRD NTB dalam Mewujudkan Good Governance
items: Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi pasar, seperti sosialisasi kepada juru pungut dan pembaruan regulasi daerah. Namun, kendala yang ditemukan meliputi persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan dana.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Purhadi Anugrah
creator: Minollah
creator: Johny Koynja
creator: Rachman Maulana Kafrawi
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Purhadi Anugrah, Minollah, Johny Koynja, Rachman Maulana Kafrawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 181
ending page: 195
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7468

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA)
type: item
description: Penelitian ini bertujaun untuk menganalisis bagaiamana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasanya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.
subject: Articles
  topic: section
subject: Badan Permusyawaratan Desa;
  topic: keywords
subject: Pengawasan;
  topic: keywords
subject: Pemerintah Desa
  topic: keywords
creator: Muhammad Paizir
creator: Minollah
creator: Muh. Alfian Fallahiyan
creator: Rachman Maulana Kafrawi
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Paizir, Minollah, Muh. Alfian Fallahiyan, Rachman Maulana Kafrawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 173
ending page: 180
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7467

PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman belum bisa sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan berdasarkan data status pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 2021-2024, terdapat 58% dengan status dilaksanakan, 17% dengan status tidak dilaksanakan dan terdapat 25% dengan status monitoring. Secara substansif pelaksanaaan Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilakanakan, hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indnesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, Pertama, Kurangnya komitmen Pemerintah dan Lembaga atau instansi Publik. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya. Ketiga, ketidakpahaman terhadap Rekomendasi Ombudsman, Keempat, Lemahnya Regulasi Terkait Tindak lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Kelima, keterbatasan kewenangan Ombudsman.
subject: Articles
  topic: section
subject: Efektivitas,
  topic: keywords
subject: Rekomendasi Ombudsman
  topic: keywords
subject: Pelayanan Publik
  topic: keywords
creator: Danu Firman Solihin
creator: Rusnan
creator: Sarkawi
creator: Agung Setiawan
rights: Copyright (c) 2025 Agung Setiawan, Rusnan, Sarkawi, Danu Firman Solihin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 196
ending page: 205
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7459

EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ombudsman
  topic: keywords
subject: Pengawasan
  topic: keywords
subject: Pertanahan
  topic: keywords
creator: Lalu Yazid Ferdiansyah
creator: M. Saleh
creator: AD. Basniwati
creator: Ashari
rights: Copyright (c) 2025 Lalu Yazid Ferdiansyah, M. Saleh, AD.Basniwati, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 156
ending page: 163
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7444

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MATARAM
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh sekolah di Kota Mataram. Selain fungsinya sebagai lembaga pengawas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat melakukan pengawasan terutama dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan banyaknya dugaan maladministrasi yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Mataram. Ombudsman yang berfungsi sebagai lembaga pengawas tidak melakukan tugas pengawasan ini sendiri melainkan bekerjasama juga dengan lembaga di pemerintahan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dalam melakukan pengawasan terhadap PPDB ada hambatan yang ditemukan Ombudsman sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Hambatan yang ditemukan Ombudsman diantaranya adalah karena wilayah kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat sangat luas sementara sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang, selain itu juga anggaran yang didapat dari pemerintah pusat belum memenuhi kebutuhan baik sarana maupun prasarana.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ombudsman Republik Indonesia
  topic: keywords
subject: Pengawasan PPDB
  topic: keywords
subject: Maladministrasi
  topic: keywords
creator: Jasmine Alivtya Budi
creator: M. Galang Asmara
creator: Rachman Maulan Kafrawi
creator: Khairul Umam
rights: Copyright (c) 2025 Jasmine Alivtya Budi, M. Galang Asmara, Rachman Maulan Kafrawi, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 137
ending page: 146
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7439

KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses pelaksanaan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; serta mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan menggunakann pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian yang ditemukan proses ajudikasi khusus oleh Ombudsman dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yakni 1) pemeriksaan awal yang berupa verifikasi terkait dengan kewenangan pihak komisi Ombudsman dan kedudukan hukum pemohon dan termohon; 2) setelah permohonan ajudikasi pemohon diterima maka pemohon melakukan pembuktian dengan menunjukkan alat bukti berupa saksi, surat dan/atau dokumen, serta petunjuk yang dapat memudahkan proses ajudikasi; 3) tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi, dimana ajudikator akan meminta keterangan seseorang yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik; 4) setelah seluruh tahapan dilakukan, maka selanjutnya adalah kesimpulan para pihak yang akan diberi kesempatan oleh ajudikator untuk menyampaikan kesimpulan bagi para pihak; 5) tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh ajudikator serta penentuan besaran ganti kerugian yang harus ditanggung oleh terlapor. Kekuatan hukum putusan ajudikasi khusus oleh Ombudsman adalah bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh terlapor sehingga apabila putusan ajudikasi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik, Ajudikasi
  topic: keywords
creator: Mustika Fuji Astuti
creator: Johannes Johny Koynja
creator: AD. Basniwati
creator: Muh. Alfian Fallahiyan
rights: Copyright (c) 2025 Mustika Fuji Astuti, Johannes Johny Koynja, AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 164
ending page: 172
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7440

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)
type: item
description: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
subject: Articles
  topic: section
subject: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintahan Desa
  topic: keywords
creator: M. Isnaini
creator: H. A. Khair
creator: M. Saleh
creator: M. Alfian Fallahiyan
rights: Copyright (c) 2025 M. Isnaini, H. A. Khair, M. Saleh, M. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 147
ending page: 155
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)
type: item
description: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. mengenai kepastian hukum didalamnya terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 2). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (research document) Jenis bahan hukum adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan penelitian normatif, sehingga peneliti akan melakukan suatu penafsiran-penafsiran dan kajian-kajian untuk menelaah bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan uraian sistematis dan terstruktur, serta menjawab rumusan masalah. Adapun hasil penelitian antara lain 1). Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 didasarkan pada kelemahan dalam mekanisme pengawasan serta kecenderungan politik legislasi yang mengutamakan kepentingan tertentu. DPR tidak sepenuhnya menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prinsip partisipasi publik yang bermakna. 2). Akibat dari ketidakpatuhan ini, secara hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku tetapi berpotensi digugat kembali, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat. Selain itu, legitimasi DPR dalam proses legislasi semakin dipertanyakan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
creator: Aris Munandar
creator: Chrisdianto Eko Purnomo
creator: Haeruman Jayadi
creator: Riska Ari Amalia
rights: Copyright (c) 2025 Aris Munandar, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 124
ending page: 136
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7430

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL ACTIVISM
type: item
description: Judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya MK) identik dengan kehadiran ‘norma baru’ sehingga MK sering kali dianggap melampaui batas kewenangannya. Kondisi ini melahirkan pertanyaan sejauh mana MK berwenang melakukan judicial activism. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mahkamah atau faktor pendorong penerapan judicial activism oleh MK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Hakim Konstitusi menerapkan judicial activism yaitu dipengaruhi faktor internal hakim konstitusi (personalitas hakim) dan faktor eksternal hakim konstitusi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Judicial Activism
  topic: keywords
subject: wewenang
  topic: keywords
subject: mahkamah konstitusi
  topic: keywords
creator: Nelly Liswana
creator: Rusnan
creator: Haeruman Jayadi
creator: Khairul Umam
rights: Copyright (c) 2025 Khairul Umam; Rusnan, Nelly Liswana, Haeruman Jayadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 102
ending page: 112
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7426

KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
type: item
description: Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan dan pengaruh pemberlakuannya dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan memberikan manfaat berupa manfaat teoritis, yaitu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dan manfaat praktis berupa masukan kepada pemerintah dan legislatif untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa TAP MPRS Nomor XXV memiliki kekuatan mengikat pemberlakuan yang lemah sebagai peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya tidak memenuhi ketentuan terkait HAM yang berlaku di dalam konstitusi serta Standar Norma dan Pengaturan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional HAM.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kekuatan Mengikat
  topic: keywords
subject: Peraturan Perundang-Undangan
  topic: keywords
subject: Hak Asasi Manusia
  topic: keywords
creator: Baiq Safira Putri Salsabila
creator: Galang Asmara
creator: Rachman Maulana Kafrawi
creator: Agung Setiawan
rights: Copyright (c) 2025 Baiq Safira Putri Salsabila, Galang Asmara, Rachman Maulana Kafrawi, agung sdiskresi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
starting page: 113
ending page: 123
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7427

ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pengaturan Lalu Lintas Informal
  topic: keywords
subject: Hukum Administrasi Negara
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
creator: Dika Pola Rizki
creator: Minollah
creator: Agung Setiawan
creator: Beverly Evangelista
rights: Copyright (c) 2025 DIKA POLA RIZKI, MINOLLAH, AGUNG SETIAWAN, Beverly evangelista https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-21
publication date: 2025-06-21
starting page: 76
ending page: 101
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7392

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta mengidentifikasi hambatan dan solusi Komisi Informasi Provinsi NTB dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sesuai dengan prosedur sehingga proses penyelesaian berjalan efektif. Namun demikian, bukan berarti Komisi Informasi Provinsi NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB seperti, kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menghalangi Komisi Informasi NTB untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Komisi Informasi,
  topic: keywords
subject: Sengketa Informasi Publik,
  topic: keywords
subject: Sengketa.
  topic: keywords
creator: Anggara Aryandhana
creator: Kaharudin
creator: Haeruman Jayadi
creator: Riska Ari Amalia
rights: Copyright (c) 2025 Anggara Aryandhana, Kaharudin, Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-21
publication date: 2025-06-21
starting page: 62
ending page: 75
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7391

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
subject: Implementasi
  topic: keywords
subject: Peraturan Daerah
  topic: keywords
subject: Kawasan Peruntukan Industri
  topic: keywords
creator: Aorelia Bunga Familia
creator: M. Saleh
creator: M. Alfian Fallahiyan
creator: Rahmadani
rights: Copyright (c) 2025 Aorelia Bunga Familia, M. Saleh, M. Alfian Fallahiyan; Rahmadani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-21
publication date: 2025-06-21
starting page: 15
ending page: 31
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

PENCALONAN ANGGOTA PEREMPUAN DAN PEROLEHAN KURSI DI DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, hambatan dan solusi belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan serta perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024. Metode penelitian, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Simpulan, alasan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan dan perolehan kursi adalah karena regulasi hukum yang tidak tegas, budaya patriarki, kapasitas perempuan, jaringan sosial, dan otokrasi partai politik. Hambatan dalam pencalonan anggota dan perolehan kursi yakni kepercayaan diri para calon, rendahnya partisipasi dalam politik, pemahaman politik para yang kurang.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pencalonan
  topic: keywords
subject: Anggota Perempuan
  topic: keywords
subject: Perolehan Kursi
  topic: keywords
creator: Fathira Hilmi Aulia
creator: RR. Cahyowati
creator: Rusnan
creator: Rahmadani
rights: Copyright (c) 2025 Fathira Hilmi Aulia, RR. Cahyowati, Rusnan, Rahmadani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-21
publication date: 2025-06-21
starting page: 32
ending page: 49
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7389

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasawan oleh BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pada tahap perencanaan BPD Desa Rababaka akan melakukan pembahasan serta mengadakan Musyawarah Desa untuk dilakukanya penetapan RKPDes. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan kegiatan, kemudian pada tahap penatausahaan tidak dilakukan pengawasan atas pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara karena bersifat rahasia, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengawasan dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian isi laporan pertanggungjawaban dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Badan Permusyawaratan Desa
  topic: keywords
subject: Dana Desa
  topic: keywords
subject: Pengawasan
  topic: keywords
creator: Arifudin
creator: Chrisdianto Eko Purnomo
creator: Rahmadani
creator: Beverly Evangelista
rights: Copyright (c) 2025 arifudin arif https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-20
publication date: 2025-06-20
starting page: 1
ending page: 14
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7386

PERS MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pers mahasiswa dipandang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers baik dari segi kedudukan dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, dan konseptual. Pers mahasiswa belum mendapat pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pers, namun untuk mendapatkan perlindungan hukum pers mahasiswa sudah memenuhi syarat materiil pada Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam Undang-Undang Pers. Karena bentuk kelembagaannya yang tidak berbadan hukum sebagai pemenuhan syarat formil berdasarkan Pasal 1 ayat 2 juncto Pasal 9 ayat 2, mengakibatkan pers mahasiswa rentan terkena tindakan represif serta ancaman berupa pembatasan kebebasan akademik dan pers. Bahkan karena hal tersebut kelembagaan pers mahasiswa bisa terkena pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta) sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3. Padahal peranannya sama dengan pers secara nasional bahkan dianggap lebih mampu menjaga independensi dan idealisme pers dengan idealisme mahasiswanya. Peranan yang dimaksud diantaranya sebagai media kontrol sosial, informasi, edukasi, dan hiburan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pers,
  topic: keywords
subject: Pers Mahasiswa,
  topic: keywords
subject: Kedudukan Hukum
  topic: keywords
creator: M. Zahiruddin
creator: Haeruman Jayadi
creator: Abdul Khair
creator: Ashari
rights: Copyright (c) 2025 rudi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-21
publication date: 2025-06-21
starting page: 50
ending page: 61
doi: 10.29303/diskresi.v4i1.7385

Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Nusa Tenggara Barat
type: item
description: Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pielayanan publik sangat dibutuhkan olieh masyarakat di siegala bidang kiehidupan. Olieh kariena itu, ieksisnya siebuah liembaga indiepiendien yang bierwienang untuk miengawasi jalannya pienyielienggaraan pielayanan publik mienjadi pienting. Bierdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, liembaga niegara yang bierwienang untuk miengawasi pienyielienggaraan pielayanan publik adalah Ombudsman Riepublik Indoniesia. Kajian mienarik adalah bagaimana kiemudian iefiektivitas piengawasan pielayanan publik yang dilakukan olieh Ombudsman RI. Piendiekatan pienielitian hukum normativie, piengumpulan data diengan sumbier hukum primier dan piengumpulan data siekundier dari litieratur yang bierhubungan diengan topik piembahasan. Hasil mienunjukkan bahwa tidak sieluruh laporan yang masuk kie mieja Ombudsman RI dapat disieliesaikan. Ombudsman masih miemiliki kietierbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tiersiebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil piemieriksaan substantif mienunjukkan bahwa ombudsman tidak bierwienang mielanjutkan piemieriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai miembierikan kiepiercayaan kiepada Ombudsman RI diengan tierjadinya pieningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan olieh masyarakat pieriodie 2017-2021.
subject: Articles
  topic: section
creator: Lalu Yazid Ferdiansyah
creator: AD. Basnawati
creator: Rahmadani
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 207
ending page: 219
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6041

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Di Kecamatan Sambelia)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa (studi di Kecamatan Sambelia). Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan sosiologis (Social Legal Approach). Hasil penelitian yang di paparkan oleh peneliti adalah Bentuk efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Sambelia adalah dapat dilihat dari program-program pemerintah yang dibiayai oleh Dana Desa dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa, salah satu contoh dari program tersebut ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, pagar beton, drainase dan pembuatan PAM Desa (PAMDes) yang berdampak baik pada peningkatan penghasilan para petani. Kemudian di bidang pendidikan dan pemberdayaan pemerintah Desa sudah menganggarkan daba untuk intensif guru ngaji, marbot, dan juga ada program beasiswa berprestasi kurang mampu. Kendala yang di hadapi Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal manajemen keuangan dan administrasi. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengelola dana desa dengan efisien dan transparan. Kurangnya pelatihan dan bimbingan yang memadai dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana desa
subject: Articles
  topic: section
creator: Janariah Dewi Nensi
creator: Galang Asmara
creator: Rusnan
rights: Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 197
ending page: 206
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6037

Pemanfaatan Garis Sempadan Sungai oleh Masyarakat di Sepanjang Aliran Sungai Ancar Wilayah Kota Mataram
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terhadap penerapan ketentuan peraturan Perundang-undangan terhadap pelaksanaan pemanfaatan di atas sempadan sungai, serta mengetahui penyebab, upaya dan kendala yang di hadapi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sempadan sungai di Kota Mataram dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, namun di Kota Mataram, di atur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Sempadan Sungai, dalam Pasal 22 ayat (2). Tetapi dibutuhkan upaya dalam mengatasinya, dan lebih memperhatikan kendala yang menjadi penghambat, dengan perencanaan lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah, menuju ke Rencana Tata Ruang yang lebih mendetail, dan Rencana Tata Bangunan serta Lingkungan dengan membahasnya secara mendetail, mengenai penataan ruang dalam hal yang berkaitan dengan pemanfataan sempadan sungai.
subject: Articles
  topic: section
creator: Ristawidya Paramesty
creator: Abdul Khair
creator: Sarkawi
rights: Copyright (c) 2024 Ristawidya Paramesty, Abdul Khair, Sarkawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 182
ending page: 189
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6028

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut Hukum Positif
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan untuk mengetahui legitimasi kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan melalui pendekatan secara konseptual (Conseptual Approach). Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dalam pemberian kewenangannya dianggap kurang kuat dan tidak jelas, dikarenakan tidak ada satupun peraturan yang mengatur secara jelas mengenai kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Legitimasi Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 lemah secara legitimasinya baik secara legitimasi hukum, politik, hingga sosiologisnya.
subject: Articles
  topic: section
creator: Yusron Aunurrahman
creator: Galang Asmara
creator: Rusnan
rights: Copyright (c) 2024 Yusron Aunurrahman, Galang Asmara, Rusnan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 173
ending page: 181
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6027

Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pengaturan Otonomi Daerah menurut Sistem Ketatanegaraan
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan, serta mengetahui bagaimana dinamika hukum otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap, otonomi daerah dalam prinsip Negara Kesatuan adalah kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga pemberian otonomi kepada daerah dapat menjadi langkah yang tepat untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial, dan berdasarkan atas hukum.
subject: Articles
  topic: section
creator: Firas
creator: Ida Surya
creator: M. Saleh
rights: Copyright (c) 2024 Firas, Ida Surya, M. Saleh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 166
ending page: 172
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6026

Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat ( Suatu Kajian Filosofis)
type: item
description: Tujuan penelitian ini untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta kajian filosofis. Hasil penelitian ini diharapkan adanya kejelasan hakekat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Luaran penelitian ini dalam bentuk bahan ajar mengenai matakuliah yang terkait dalam bidang ini serta luaran tambahan dalam bentuk jurnal nasional yang ber-ISSN.
subject: Articles
  topic: section
creator: Rusnan
creator: Johannes Johny Koynja
creator: Ashari
rights: Copyright (c) 2024 Rusnan, Johannes Johny Koynja, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 151
ending page: 165
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6025

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa peran DPRD pada proses pengawasan diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.
subject: Articles
  topic: section
creator: Eviani
creator: Muh. Risnain
creator: Abdul Khair
rights: Copyright (c) 2024 Eviani, Muh. Risnain, Abdul Khair https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 145
ending page: 150
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6024

Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/Puu-XVIII/2020 Ditinjau dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik
type: item
description: Penelitian dengan judul Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi dari ketidakpatuhan Pembentuk Undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan untuk mengetahui solusi agar tidak terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian : implikasinya, adanya sengketa hukum baru, melanggar prinsip Check and Balances, dan hilangnya marwah dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi serta kelembagaan Mahkamah Konstitusi. terdapat dua alasan mengapa pembentuk undang-undang melakukan ketidakpatuhan. Pertama, adanya politik hukum yang diakukan olehpemerintah, kedua lemahnya kelembagaan Mahkamah Konstitusi.selain itu terdapat beberapa asas penyelenggaraan negara yakni asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan tertib penyelenggaraan negara. Solusi yang dapat ditawarkan agar tidak terjadinya ketidakpatuhan adalah memuat tenggang waktu dalam putusan dan merevisi undang-undang Mahkamah Konstitusi serta undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukan norma tentang sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhamad Afif Amanullah
creator: Rusnan
creator: Johannes Johny Koynja
creator: Agung Setiawan
rights: Copyright (c) 2024 Muhamad Afif Amanullah, Rusnan, Johannes Johny Koynja, Agung Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 134
ending page: 144
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6023

Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dalam Mengawasi Penyelenggaraan Program PTSL dalam Mencegah Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ombudsman sebagai badan pengawasa penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ombusman Perwakilan Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai kegiatan ataupun berperan secara aktif dalam menyelesaikan ataupun menemukan indikasi terkait dengan permasalahan pelayanan publik, antara lain melaksanakan kegiatan jemput bola yang dimana bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat yang ada dipedesaan untuk melakukan laporan ataupun pengaduan, melakukan konsultasi, program ini merupakan salah satu program yang diberikan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, bimbingan hingga jalan penyelesaian terkait dengan permasalahan pelayanan publik, Program Penerimaan Laporan, program ini bertujuan untuk menyelesaikan laporan/pengaduan dari masyarakat, yang dimana tentunya harus memperhatikan kewenangan dari Ombudsman itu sendiri.
subject: Articles
  topic: section
creator: Danu Firman Solihin
creator: AD Basniwati
creator: Khairul Umam
rights: Copyright (c) 2024 Danu Firman Solihin, AD Basniwati, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 126
ending page: 133
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6022

Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Media Sosial menurut Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pemilu Tahun 2024)
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kampanye melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan mengetahui penerapan sanksinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kampanye yang tepat melalui media sosial, serta bagaimana penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, penelitian dalam hukum normatif dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengolah data, data yang terdiri dari data primer dan skunder. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu untuk menambah literatur tentang kampanye pemilu dan secara praktis untuk memberi sumbangann pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan cara melakukan kampanye secara baik dan benar agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait kampanye melalui media sosial oleh pihak berwenang, dan disarankan agar pihak berwenang lebih mengembangkan peraturan menjadi lebih ketat dan jelas terkait aktivitas kampanye di media sosial.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Rifka Wirananda
creator: M. Galang Asmara
creator: Rusnan
rights: Copyright (c) 2024 Muhammad Rifka Wirananda, M. Galang Asmara, Rusnan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 190
ending page: 196
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6021

Peran DPRD Provinsi NTB dalam Menanggapi serta Melaksanakan Aspirasi dan Partipasi Masyarakat
type: item
description: Peneitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran DPRD provinsi NTB dalam membangun partisipasi melalui pola penerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditetapkan, kemudian data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran DPRD dalam membangun aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja atau sidak, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan sudah berjalan, baik melalui kegiatan reses maupun kunjungan kerja atau sidak yang dilakukan oleh para anggota dewan.
subject: Articles
  topic: section
creator: Iis Mawaddah
creator: Muh. Risnain
creator: Riska Ari Amalia
rights: Copyright (c) 2024 Iis Mawaddah, Muh. Risnain, Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 120
ending page: 125
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6020

Penyalahgunaan Visa On Arrival (VoA) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram)
type: item
description: Penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia sering terjadi karena kemudahan untuk masuk ke wilayah Indonesia, berbagai bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival yang terjadi baik berbentuk over stay, penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival dan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Kantor Imigrasi Mataram. Kesimpulan, bentuk-bentuk penyalahgunaan VoA di Kantor Imigrasi Mataram adalah overstay dan penyalahgunaan izin tinggal terdapat 10 (sepuluh) pelanggaran yaitu overstay dan penyalahgunaan izin tinggal tidak ada yang Pro justisia menurut data pada Januari tahun 2024 hingga Juli tahun 2024.
subject: Articles
  topic: section
creator: Kamal Hasan Al Hadar
creator: RR. Cahyowati
creator: M. Saleh
rights: Copyright (c) 2024 Kamal Hasan Al Hadar, RR. Cahyowati, M. Saleh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-20
publication date: 2024-12-20
starting page: 113
ending page: 119
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6019

Implementasi Peran Fungsi Pengawasan DPRD NTB dalam Mewujudkan Good Governance
type: item
description: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peran penting dalam pemerintahanan di daerah. DPRD memiliki fungsi yaitu salah satunya fungsi pengawasan. Anggota DPRD mewakili masyarakat berperan besar dalam mengupayakan pembangunan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam fungsi pengawasan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD. kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Keberadaan DPRD sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan fungsinya.
subject: Articles
  topic: section
subject: DPRD;
  topic: keywords
subject: Pengawasan;
  topic: keywords
subject: Good Governance;
  topic: keywords
subject: Pemerintahan
  topic: keywords
creator: Desi Ratnasari
creator: Muh. Risnain
creator: Muh. Alfian Fallahiyan
rights: Copyright (c) 2024 Desi Ratnasari, Muh. Risnain, Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2024-12-19
publication date: 2024-12-19
starting page: 105
ending page: 112
doi: 10.29303/diskresi.v3i2.6018

Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945
type: item
description: Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden Tanpa pengawasan, kewenangan yang besar tersebut berpotensi diselewengkan. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi Presiden. Namun, anggota DPR kerap kali merepresentasikan kepentingan partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan didasarkan pada penalaran deduktif, yakni pengambilan simpulan dari uraian umum tentang Mahkamah Konstitusi ke uraian khusus. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Hubungan fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden didasarkan pada distribusi kekuasaan dimana eksekutif terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif. Presiden memiliki berbagai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah serta penanggjung jawab krisis dan bencana alam. Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan fungsional yang secara garis besar dapat nyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan. Hubungan itu memungkinkan terciptanya Checks and balances atau perimbangan kekuasaan. Kata kunci: Presiden, DPR, Kewenangan
subject: Articles
  topic: section
creator: Satria Budi Kusuma
creator: Haeruman Jayadi
creator: AD. Basniwati
creator: Muh. Alfian Fallahiyan
rights: Copyright (c) 2024 Satria Budi Kusuma, Haeruman Jayadi, AD. Basniwati, Muh. Alfian Fallahiyan
date: 2024-06-30
publication date: 2024-06-30
doi: 10.29303/diskresi.v3i1.5085