PARHESIA berasal dari bahasa Yunani, merupakan istilah yang berkembang dalam ilmu hukum, yang berarti "berani menyampaikan kebenaran". PARHESIA merupakan media jurnal elektronik ilmiah yang dikelola oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram. Fokus Jurnal PARHESIA pada publikasi hasil penelitian, kajian, dan gagasan pengembangan ilmu pengetahuan bidang Pidana, baik Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional
ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan ( dolus ) dalam perkara Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara ini menyoroti tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada tindak pidana siber, khususnya ketika pelaku mengemukakan adanya pengaruh dari pihak luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (literatur hukum), serta data tersier (kamus hukum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu meskipun terdapat klaim campur tangan dari pihak ketiga, dengan penilaian telah terpenuhinya unsur keinginan ( willens ) dan kesadaran ( wetens ). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa analisis hakim belum sepenuhnya membedakan antara bentuk dolus directus dan dolus eventualis , serta kurang memperhatikan aspek tekanan psikologis yang mempengaruhi pelaku. Di sisi lain, perbandingan antara keputusan tingkat pertama dan banding mengungkapkan perbedaan dalam menafsirkan unsur-unsur “membuat dapat diakses” sebagaimana diatur dalam UU ITE, serta ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan persahabatan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi penafsiran hukum pidana di ranah digital demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Copyright (c) 2025 Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, Nurul Fithria https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan faktor kendala penyidik dalam menangani tindak pidana judi online. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana judi online, yaitu menerima laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan dengan melakukan penindakan hukum dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Adapun kendala yang menjadi hambatan penyidik terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Copyright (c) 2025 guntur eka wiguna, Nanda Ivan Natsir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan kompartif. Kesimpulan dari penelitian, 1). Perlindungan hukum anak meliputi preventif (pembinaan moral dan penyuluhanhukum), korektif (rehabilitasi dan diversi), dan represif (penindakan hukum)., 2). Rehabilitasi sosial anak pelaku penghinaan di media sosial diatur dalam UU SPPA dan Permensos untuk memulihkan fungsi sosial anak dengan pendekatan keadilanrestoratif. Saran: 1). Pembinaan moral harus terintegrasi dalam pendidikan, penyuluhan hukum ditingkatkan, dan pendampingan hukum anak dipastikan.; dan 2). Pengawasan rehabilitasi sosial anak perlu diperkuat dengan lembaga koordinasidan pedoman operasional yang mencakup SOP dan evaluasi berkala.
Copyright (c) 2025 baiq willa berliana putri_1, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERANGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah faktor attachment (Keterikatan atau kasih sayang), faktor psikis, faktor agama, dan faktor lingkungan sosial yang negatif, serta karena minimnya kegiatan sosialisasi untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya dan larangan penggunaan senjata tajam. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu upaya penal dan non-penal.
Copyright (c) 2025 Gina Sakinah, Nanda Ivan Natsir, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.
Copyright (c) 2025 dara tri nurhikmayati, Idi Amin, Taufan Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
RESTORATIVE JUSTICE: URGENSI HARMONISASI REGULASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia saat ini. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai restorative justice baik sebagai pendekatan penyelesaian tindak pidana ataupun sebagai proses. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 4 tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian perlu dilakukan harmonisasi terkait syarat matriil dan formiil dalam berbagai regulasi tersebut agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan secara sistematis.
Copyright (c) 2025 Muhamad Syahril Jalaludin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI TERHADAP KEJAHATAN SIBER
Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pengguna siber terhadap kejahatan siber yang kini massif terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna terhadap kejahatan siber dan regulasi tersebut juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku. Pelaku adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku cukup berat karena dirumuskan secara komulatif alternatif dan disertai dengan pidana tambahan. Ancaman sanksi juga diatur dengan menerapkan sanksi maksimum khusus.
Copyright (c) 2025 Muhamad Shalahuddin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi yang belum komprehensif diatur dalam peraturan tersebut karena belum mengatur mengenai tata cara lanjutan korban dalam mendapatkan ganti rugi.
Copyright (c) 2025 Olga Salsabila kiasatina, Laely Wulandari, Idi Amin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas tersebut dalam penegakan hukum perpajakan di daerah tersebut dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas ultimum remedium khususnya di Kanwil DJP Nusa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dimulai dari tahap pengawasan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penuntutan. Setiap tahapan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha menerapkan asas ultimum remedium yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, penerapan asas ultimum remedium ini masih belum optimal, dan tujuan untuk memulihkan kerugian pendapatan negara masih dianggap belum efisien. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Copyright (c) 2025 regina reshi, titin nurfatlah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.
Copyright (c) 2025 syakira mala prajasa syakira, Laely Wulandari, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik
The profession of a judge is a noble profession. Its decisions are expected to provide a sense of justice for all parties. Not only limited to realizing legal certainty. The researcher conducted a study on Decision Number 691/Pid.Sus/2020/PN Mtr concerning defamation. The purpose of this study is to contribute ideas to the development of criminal law in general and the crime of defamation, in particular. This research is a normative study using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study show that judges in making decisions are required to explore, follow, and understand the legal values ​​and sense of justice that live in society. This article directs judges that judges must be able to understand the background, sociology of law and cultural anthropology that exist in an area. This is because various beliefs and values ​​are still alive, believed, practiced and considered as law in a number of areas. Thus, the decision will not only provide legal protection for victims, but also for society
Copyright (c) 2024 Mila maulida Alawiyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTATION OF LAW ON THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PRISONERS : A CASE STUDY AT CLASS IIB PRAYA DETENTION CENTER
This study, titled Implementation of Law on the Right to Health Services for Prisoners : A Case Study at Class IIB Praya Detention Center, aims to determine whether prisoners' rights to health services are stipulated in the relevant laws and regulations, and how the implementation of the fulfilment of prisoners' health service rights is carried out at Class IIB Praya Detention Center. The research employs both empirical and normative methods, utilizing legislative, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the right to health services for prisoners is indeed regulated in the existing legal framework. However, the fulfilment of these health service rights at Praya Detention Center has not been fully achieved. The lack of adequate health facilities negatively impacts the health and well-being of prisoners. This limitation often leads to insufficient access to necessary medical care, an increased risk of disease transmission, and a reduced quality of life for inmates. These issues may be attributed to inadequate infrastructure, a shortage of medical personnel, and budgetary constraints. Keywords: Right to Health Services, Prisoners, Detention Center.
Copyright (c) 2024 Lalu Arafath Gymnastiar Rahman, Syamsul Hidayat, Ruli Ardiansyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi
Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae Gusti
Copyright (c) 2024 Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae Gusti , taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel)
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.
Copyright (c) 2024 tara1 tara, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 755/PID.SUS/2017/PN.MTR).
Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia studi putusan pengadilan no. 755/pid.sus/2017/pn.mtr). Jenis penelitian hukum ini normatif dan emipiris. Hasil penelitian ini menunjukan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggung jawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan. Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN. Mtr harus didasarkan pada ketentuan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan rumusan unsur yang ada dalam Pasal 103 ayat (1) huruf “fâ€ dan “gâ€ Jo. Pasal 51 huruf “dâ€, “gâ€, “hâ€,â€iâ€ dan “jâ€ Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Dalam pemutusannya hakim harus mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, dalam memutuskan dalam suatu perkara hakim harus mengedepankan suatu unsur Yuridis, Non Yuridis dan pertimbangan sosiologis, suatu mempertimbangkan segala sesuatu dalam menjatuhkan pidana.
Tindak Pidana, Putusan Bebas, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Copyright (c) 2024 afdoansyah afdoansyah, Rodlyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan sosiologis (Sociological Approch), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
Copyright (c) 2024 arfina melani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEBERLAKUAN ATURAN PEMAKSAAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKKAN AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis mengenai ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan berdasarkan pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dalam penegakkan awig – awig di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa studi Pustaka serta beberapa pendekatan Perundang – Undangan dan Konseptual. Sehingga penelitian ini dapat dilihat bahwa ketentuan tentang pemaksaan perkawinan tersebut dapat berlaku dalam penegakkan awig-awig kawin maghrib di KLU melalui teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, tetapi diperlukan revitalisasi terhadap sanksi adat tersebut berupa denda sejumlah uang bolong. Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Awig-Awig, Lombok Utara
Copyright (c) 2024 Ni Luh Vinna Puja Astuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati antara Indonesia dan Korea Selatan
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di Indonesia dan Korea Selatan serta bagaimana perbandingan pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di kedua negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang Khusus masing-masing negara. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Sedangkan pelaksanaan pidana mati di Korea Selatan dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan ketentuan Criminal Code (KUHP) Korea Selatan Kata kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Pidana Mati, Indonesia, Korea Selatan ABSTRACT This research aims to determine the types of criminal acts punishable by the death penalty in Indonesia and South Korea and the comparison of its implementation in both countries. The type of research used is normative legal research. This research determines that the types of criminal acts punishable by the death penalty in both countries are regulated by the Criminal Code and several special laws in each country. The method of the death penalty in Indonesia is by shooting following Law Number 2/PNPS/1964. Meanwhile, the death penalty in South Korea is conducted by hanging under the South Korean Criminal Code (KUHP). Keywords: Comparative Law, Crime, Death Penalty, Indonesia, South Korea
Copyright (c) 2024 Nia Maharani, Syamsul Hidayat, Titin Nurfatlah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan yuridis Pemberian sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online yang menggunakan identitas seseorang tanpa seizin pemilik kartu identitas
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online dan bagaimana perlindungan hukumnya apabila data pribadinya digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online terdiri dari sanksi penyalahgunaan data, pengancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, pencurian, dan penipuan. Kemudian ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online yaitu salah satunya dengan upaya ganti rugi materill terhadap korban, restitusi dan kompensasi. Namun pemberian sanksi terkait pelaksanaan pinjaman online kini belum memiliki aturan atau tidak memiliki kejelasan aturan mengenai pinjaman online.
Copyright (c) 2024 Bahyfar Lintang Mahendra Sapta Mahendra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan(Statute Approach) dan pendekatan konseptual(Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan atas penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online. Perlindungan itu berupa sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi atas kasus penyalahgunaan data pribadi pinjaman online dengan hukuman yang tergolong cukup besar. Sanksi yang dimaksud termuat dalam Pasal 45 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat aturan bagi pelanggar pasal 27A yang akan diterapkan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah). Sedangkan Pasal 27B paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000.0000(Satu Miliar Rupiah). Sanksi dalam ketentuan pasal tersebut tercantum sebagai bagian dari perlindungan hukum nasabah pinjaman online.
Copyright (c) 2024 ANNISA RAHMATIA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 89Pid.Sus2022PN Lsm)
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm) LIANA JUANITA D1A019322 APPLICATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) JO ARTICLE 10 OF THE LAW OF THE RI NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE (Study Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm) ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts who assist or attempt to carry out human trafficking in decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm and the application of Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 10 of the Law Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking in decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm. This research is normative legal research using the statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study can be concluded that (1) the judge's consideration in decision Number 89/Pid.Sus/202/PN Lsm was sufficient to impose a crime on the defendant, starting from the statements of the witnesses, the defendant's statement, and the evidence presented at the trial, making it easier for judges to consider the right decision. (2) the application of the crime against the defendant is not appropriate if it refers to the Principle of Legality because the sentence imposed is below the particular minimum limit of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and the judge's decision does not reflect legal certainty. Keywords: human trafficking, application of the article, judge's consideration.
Copyright (c) 2024 Liana Juanita https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024)
Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut
Copyright (c) 2024 Raides Kota, Suheflihusnaini Ashady https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGATURAN KONSEP LEMBAGA PLEA BARGAINING DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ide dasar plea bargaining, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara, dan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan konsep plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan ide dasar plea bargaining, yaitu untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memperkuat asas dominus litis jaksa, dan memberikan keuntungan bagi terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum. Lalu, setelah menjabarkan perbandingan plea bargaining di Amerika Serikat, Kanada, India, dan Indonesia terdapat perbedaan pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara ini. Plea bargaining yang menawarkan penyederhanaan dan efisiensi proses peradilan dengan menghadirkan praktik negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa di luar persidangan setelah dicermati telah sesuai dengan urgensi pembaharuan KUHAP ditinjau dari alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum.
Sistem Peradilan Pidana; Pidana; Plea Bargaining
Copyright (c) 2024 Megawati Iskandar Putri, Ufran, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PENERAPAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 SEBAGAI JUDICIAL PARDON TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep judicial pardon dalam Pasal 70 UU SPPA dan pertimbangan hakim perkara nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt yang menerapkan judicial pardon terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini, Pasal 70 UU SPPA perwujudan dari konsep judicial pardon, terbangun atas unsur-unsur Pasal 70 UU SPPA, sebagai klep/katup pengaman bagi hakim dalam penyelesaian perkara anak. Hakim menerapkan judicial pardon, karena kasus tersebut memenuhi syarat, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, yang terjadi kemudian, dan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan harmonisasi antara hukum pidana materill dan formil mengenai putusan pemaafan. Kata Kunci: pasal 70 UU SPPA, judicial pardon.
Copyright (c) 2024 I Wayan Pariarsana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TRADISI MERARIQ DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai tradisi merariq dalam adat Sasak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tradisi merariq dalam adat Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki yang ingin menikah dengan cara melarikan seorang Perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proseisi adat meirariq yang beirlangsuing tidak dapat dikateigorikan seibagai tindak pidana kareina merupakan salah satu bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat sasak dan nilai yang terkandung didalamnya yaitui suikuiran atas keberhasilan seorang laki-laki meilarikan calon isterinya. Namun, tradisi merariq dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam praktiknya melanggar aturan adat dan negara, salah satunya pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan.
Hukum Pidana, Tradisi Merariq, Perempuan, Penculikan
Copyright (c) 2024 Maulidya Rahmi Aulia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
Copyright (c) 2024 Khansa Khalishah, Laely Wulandari, Ruli Ardiansyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Studi Criminal Profiling pelaku penganiayaan berat (Studi di rumah tahanan kelas II B Raba Bima)
This study is aimed at analyzing criminal profiling on perpetrators of serious assaults and to gain an understanding of the criminal acts that will occur by employing criminal profiling studies. The study used empirical legal research. The findings showed that using a criminal profiling study, we could find out how the perpetrator of the crime of serious assault in Class II B Detention Center Raba Bima. In forecasting, the perpetrator would use three stages, namely pre-occurrence (Profiling Crime), at the time of the occurrence (Actualization Crime), and the possibility that will occur (Probability Crime), so that the forecasting process will be able to elucidate the possibility and potential of criminal acts that will be committed by the perpetrator of serious assault. Keywords: Criminal Profiling; Forecasting Serious Offenders.
Copyright (c) 2024 muhamadfadillah Fadillah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK TAMBANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Kec. Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap sopir truk tambang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana upaya satlantas Polres Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sopir truk tambang. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian upaya penegakan hukum adalah dengan upaya represif yaitu memberikan Tindakan langsung kepada pelaku yaitu sopir truk yang melakukan pelanggaran dan upaya menanggulangi yang dilakukan Satlantas polres Lombok Timur adalah dengan memberikan penyuluhan dan himbauan secara langsung dan poster himbauan di pinggir jalan. Kata kunci : Penegakan hukum, Menanggulangi, Pelanggaran Lalu Lintas Truk Tambang. ABSTRACT This research aims to analyze the law enforcement against mining truck drivers who commit traffic violations and an attempt conducted by the East Lombok Police Traffic Unit to traffic violations by mining truck drivers. This research was carried out at the East Lombok Police Station. The method used in this research is empirical research using a sociological approach. The results determined that law enforcement efforts are repressive and preventive actions. The repressive efforts are by direct law action against the truck driver who committed the violation. The preventive efforts are lowering the number of traffic violations by providing direct counseling and appeals and warning posters on the side of the road. Keywords : Law enforcement, mining truck drivers, traffic violations
Copyright (c) 2024 Bagas Aryatama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.
Copyright (c) 2023 Adinda Jingga Hawa Anbiyaa, Rodliyah Rodliyah, Laely Wulandari
Kajian Kriminologi Perang Antar Kampung Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima melalui tiga metode, yaitu, pre-emtif, metode preventif, dan metode represif. Sementara faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yakni tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, dan hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, serta kurangnya barang bukti.
Copyright (c) 2023 Afran Afran, Nanda Ivan Natsir